Oleh: Dr. Bukhari, S.HI., M.H,CM
(Pengasuh Mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen)
Opini-Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, terutama Pasal 18, memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak konsumen dari praktik-praktik merugikan. Pasal 18 ini secara khusus melarang pelaku usaha membuat klausula baku yang merugikan konsumen, terutama yang berkaitan dengan pengalihan tanggung jawab atau hak pelaku usaha untuk menolak penyerahan kembali barang. Namun, yang menarik dari Pasal 18 adalah ketentuan terkait kehilangan barang atau kendaraan di tempat parkir.
Pasal ini menegaskan tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang / kendaraan yang ditempatkan di tempat parkir, sehingga jika terjadi kehilangan barang atau kendaraan, pengelola parkir wajib bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan pasal tersebut. Ini menciptakan suatu keseimbangan dan keadilan antara konsumen dan pelaku usaha terutama terkait keamanan barang di tempat parkir.
Opini menarik dapat diambil dari perspektif penguatan perlindungan konsumen oleh undang-undang ini. Pasal 18 mencerminkan kebijakan pemerintah dalam memberikan kepastian hukum kepada konsumen dan melibatkan pengelola parkir untuk melindungi aset konsumen. Hal ini memberikan pesan positif bahwa pemerintah serius dalam menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan bertanggung jawab.
Dalam konteks yang lebih luas, Pasal 18 dapat dianggap sebagai instrumen hukum yang mendukung pemberdayaan konsumen. Ini menciptakan kesadaran di kalangan pelaku usaha bahwa perlindungan konsumen adalah prinsip yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, penerapan yang konsisten dari Pasal 18 akan menghasilkan hubungan konsumen-pelaku usaha yang lebih seimbang dan menguntungkan.
Penting untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang ketentuan perlindungan konsumen ini agar menciptakan lingkungan bisnis yang etis dan sehat. Dengan demikian, dapat membentuk opini positif dan mendukung, menggambarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 sebagai langkah positif menuju perlindungan konsumen yang lebih baik.
Kesimpulan: Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, khususnya Pasal 18, mengatur larangan bagi pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen. Terkait pengelolaan parkir, pasal tersebut menegaskan bahwa pengelola parkir bertanggung jawab atas kehilangan barang atau kendaraan. Ini adalah langkah positif dalam melindungi hak konsumen dan memastikan keadilan dalam transaksi bisnis.